Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah

Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah

BAB IV
PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan persetujuan bersama Gubernur.

 

Pasal 16


(1) Kepala SKPD dan/atau UKPD Pemrakarsa wajib melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Prolegda.
(2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang terdapat dalam Lampiran Naskah Akademik.



Pasal 17


Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala SKPD dan/atau UKPD Pemrakarsa membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari unsur SKPD dan/atau UKPD terkait.



Pasal 18


(1) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sekurang-kurangnya terdiri dari :
     a. Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
     b. pejabat eselon III dan/atau eselon IV SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai anggota;
     c. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD dan/atau UKPD terkait sebagai anggota;
     d. pejabat eselon III atau eselon IV Biro Hukum sebagai anggota;
     e. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim; dan
     f. pejabat fungsional khusus yang berkompeten.
(2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.
(4) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa.
(5) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sumber: Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2012

Produk Hukum Terbaru

Keputusan Gubernur Nomor 1851 Tahun 2017

Tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

Hits: 195 | Diunduh: 260 |

Keputusan Gubernur Nomor 1846 Tahun 2017

Tentang PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN THAMRIN RESIDENCES YANG TERLETAK DI JALAN KEBON MELATI KOMPLEK THAMRIN RESIDENCES, KELURAHAN KEBON MELATI, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI…

Hits: 59 | Diunduh: 174 |

Keputusan Gubernur Nomor 1845 Tahun 2017

Tentang PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR IMIGRASI UNTUK GALERY BUDAYA KUNSTRING DAN RESTORAN YANG TERLETAK DI JALAN TEUKU UMAR NOMOR 1, KELURAHAN…

Hits: 34 | Diunduh: 168 |