Tata Cara Penyusunan Peraturan Gubernur

Tata Cara Penyusunan Peraturan Gubernur

Rancangan Peraturan Gubernur


Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.


Pasal 19


Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur, Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur yang berasal dari unsur SKPD dan/atau UKPD terkait.


Pasal 20


(1) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sekurang-kurangnya terdiri dari :
     a. Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
     b. pejabat eselon III SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai anggota;
     c. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD dan/atau UKPD terkait sebagai anggota;
     d. pejabat eselon III atau eselon IV Biro Hukum sebagai anggota;
     e. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim; dan
     f. pejabat fungsional khusus yang berkompeten.
(2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.
(4) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa.


Pasal 21


Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bertugas menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sumber: Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2012

Produk Hukum Terbaru

Keputusan Gubernur Nomor 1851 Tahun 2017

Tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

Hits: 195 | Diunduh: 260 |

Keputusan Gubernur Nomor 1846 Tahun 2017

Tentang PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN THAMRIN RESIDENCES YANG TERLETAK DI JALAN KEBON MELATI KOMPLEK THAMRIN RESIDENCES, KELURAHAN KEBON MELATI, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI…

Hits: 59 | Diunduh: 174 |

Keputusan Gubernur Nomor 1845 Tahun 2017

Tentang PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR IMIGRASI UNTUK GALERY BUDAYA KUNSTRING DAN RESTORAN YANG TERLETAK DI JALAN TEUKU UMAR NOMOR 1, KELURAHAN…

Hits: 34 | Diunduh: 168 |