Renstra

Renstra

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan dan mengemban amanah yang ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional, Program Kerja dan Kebijakan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta lima tahun ke depan.

    Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang idealnya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik masing-masing organisasi. Dalam penyusunan Rencana Strategis berikut substansinya diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membantu pimpinan organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Mengingat demikian pentingnya kedudukan perencanaan strategis dalam organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh unit dalam organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang lebih luas, untuk organisasi pemerintahan, pertanggungjawaban atau akuntabilitas tersebut diberikan kepada publik (stakeholder).

    Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi di lingkngan Pemerintaha Daerah telah menyusun Rencana Strategis yang beroganisasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2007-2012 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2009 diuraikan dalam rencana kinerja 2009.

    Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Pemerintah strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar dari perwujudan visi dan misi melalui penetapan dan pelaksanaan strategi dalam setiap periode pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang realistis dengan keputusan tentang masa depannya, membangun organisasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan kelemahan, peluang, dan kendala yang dihadapi.

    Perencanaan strategis digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: dimana kita berada sekarang, kemana kita menuju, dan bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan bagaimana kita menuju kesana dijawab dengan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

     Dari uraian tersebut di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa perogram dan kegiatan.

Rencana Strategis 2007-2012

    Sejalan dengan tugas dan fungsi Biro Hkum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa tugas Biro Hukum adalah melaksanakan penyusunan, penyerasian, harmonisasi, pengundangan, publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan daerah, serta pemberian pertimbangan, bantuan, perlindungan, penelitian dan pengembangan hukum. Maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat sasaran, arah kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan selama periode 2007-2012 secara komprehensi, terpadu, menyeluruh (holistik) untuk mendukung visi dan misi Gubernur.

Produk Hukum Terbaru

Keputusan Gubernur Nomor 1851 Tahun 2017

Tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

Hits: 195 | Diunduh: 260 |

Keputusan Gubernur Nomor 1846 Tahun 2017

Tentang PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN THAMRIN RESIDENCES YANG TERLETAK DI JALAN KEBON MELATI KOMPLEK THAMRIN RESIDENCES, KELURAHAN KEBON MELATI, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI…

Hits: 59 | Diunduh: 174 |

Keputusan Gubernur Nomor 1845 Tahun 2017

Tentang PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR IMIGRASI UNTUK GALERY BUDAYA KUNSTRING DAN RESTORAN YANG TERLETAK DI JALAN TEUKU UMAR NOMOR 1, KELURAHAN…

Hits: 34 | Diunduh: 168 |