Subbagian Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Subbagian Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Subbagian Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Subbagian Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas:
  1. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dari bagian Pelayanan Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Melaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian Pelayanan Hukum  sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah;
  4. Melaksanakan kegiatan koordinasi pembinaan penerimaan, seleksi, pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  5. Melaksanakan kegiatan koordinasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan/atau Instansi pemerintah;
  6. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan aparat penegak hukum;
  7. Memberikan dukungan hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan oleh Pemerintah daerah;
  8. Mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dari Bagian Pelayanan Hukum;
  9. Mengoordinasikan penyusunan bahan Rencan Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dari Bagian Pelayanan Hukum;
  10. Menyiapkan bahan laporan Bagian Pelayanan Hukum yang terkait dengan tugas Subbagian Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
  11. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Produk Hukum Terbaru

Keputusan Gubernur Nomor 1429 Tahun 2017

Tentang PENETAPAN PETA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2018

Hits: 214 | Diunduh: 509 |