Ka BIRO HUKUMKegiatan pertemuan berkala anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselanggarakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI di Hotel Oasis Amir, Rabu (20/6), dihadiri oleh para peserta yang terdiri dari berbagai unsur SKPD, UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri se DKI Jakarta. Narasumber dari kegiatan ini yaitu Suradji, SH., M.Hum Kepala PUSDOKJARINFOKUM - Badan Pembinaan Hukum Nasional, Audi Murfi MZ, SH, MH Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Ninik Hariwati, SH, LL.M Kepala Bagian Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional-BPHN, Alberto Ali, SE.,M.Ikom Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas KOMINFOMAS Provinsi DKI Jakarta, dan Retnowati, SH.,MH Kepala Bagian Dokumentasi dan Publikasi Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.


Sambutan Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sylviana Murni, yang dibacakan oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Sri Rahayu, mengatakan, Pertemuan berkala Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum mempunyai makna yang sangat penting dan strategis, guna menciptakan pengelolaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang kuat dan handal sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, penguatan jaringan dan kehandalan sistem menjadi syarat mutlak guna mewujudkan tata kelola informasi hukum yang baik.


“Maksud dan tujuan diselenggarakannya Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah Terciptanya pengelolaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; Mengembangkan kerjasama yang efektif antar Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan serta antar sesama Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab,” tutur Retnowati, Kepala Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum, usai memberikan laporan pertemuan berkala anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat provinsi DKI Jakarta.


Menurut nara sumber Ninik Hariwati dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.


“Dalam era reformasi, keterbukaan informasi telah diakui sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik yang dapat diterapkan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau dengan kata lain melalui penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan,” kata Alberto Ali, Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta.


Oleh karena itu, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tertata dengan baik dan berfungsi secara optimal maka Reformasi Birokrasi dengan semua persyaratannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga akan memperlancar kinerja aparatur pemerintah dalam melakukan pengelolaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

 

Sumber : Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta

Penulis : Ari Setiobudi

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung