JAKARTA – (30/07/2019) Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyuluhan Hukum bagi Aparat yang tersebar di 5 Kota dan 1 Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Aparat (para Lurah) di tahun 2019 ini mengangkat tema “Melalui Pembinaan Hukum Kita Tingkatkan Kesadaran Hukum bagi Aparat menuju ASN yang Profesional dan Berintegritas”, kegiatan ini dibuka oleh Ibu Yayan Yuhanah Kepala Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta beliau menyampaikan, “sosialisasi kepada para Lurah dilakukan sebagai salah satu penguatan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat, karena Lurah sebagai pimpinan tertinggi di Kelurahan memiliki peranan yang sangat vital untuk menggerakan dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan hukum. Selain itu, Lurah adalah Aparat yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat, menerima berbagai aduan dan menghadapi berbagai persoalan masyarakat di wilayahnya, oleh karena itu perlu sosialisasi lebih mendalam”, ungkapya.

“Harapan kami melalui penyuluhan dan forum diskusi ini, semakin memantapkan pemahaman Bapak/Ibu hadirin, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik dan solusi untuk setiap persoalan warganya. Selamat mengikuti penyuluhan hukum ini, manfaatkanlah kesempatan ini untuk menggali informasi seluas-luasnya dari para narasumber yang mumpuni dibidangnya”, tambahnya.

Kegiatan ini dilakukan selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan jumlah audiens sebanyak 100 Lurah setiap harinya, dengan menghadirkan 4 (empat) Narasumber, yaitu: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan materi “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Kanwil BPN DKI Jakarta dengan materi “Tugas dan Fungsi Lurah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan materi “Pergub Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan materi “Pergub Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung