JAKARTA – (06/08/2019) Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penyuluhan Hukum kepada Anggota PKK di Kantor Kecamatan Setiabudi.

Kegiatan Penyuluhan Hukum serta diskusi tanya jawab ini membahas 3 Pokok Materi, yang salah satunya mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam UU tersebut disebutkan 4 (empat) Jenis KDRT, yaitu kekerasan fisik , psikis, seksual dan penelantaran.

“Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki keterbukaan untuk melaporkan Kasus KDRT yang dialaminya kepada pihak yang berwenang, padahal jika kasus KDRT tidak terungkap dampaknya bisa semakin meluas baik di dalam keluarga itu sendiri (misalnya keanak-anak yang menjadi korban), atau bahkan dampak untuk lingkungan masyarakat sekitar”, tutur Ibu Permina Sianturi dari LBH APIK.

Penyuluhan ini memberikan suatu pemahaman peranan kepada kader PKK apabila melihat atau bahkan mengalami kejadian KDRT di lingkungannya.

Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Rizki Noviana Purnama (Sekretaris Camat Kecamatan Setiabudi).

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung