Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan aturan tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PSBB selama pandemi COVID-19. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020.

Pergub Nomor 41 Tahun 2020 terdiri dari 19 Pasal yang diantaranya mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran PSBB, mulai dari sanksi pelanggaran pembatasan aktivitas di luar rumah, sanksi pelanggaran pembatasan kegiatan di tempat umum, hingga sanksi pelanggaran pembatasan penggunaan moda transportasi. Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, penyegelan dan penderekan yang dilakukan oleh Satpol PP, dan dapat didampingi dari unsur Dinas Perhubungan, unsur Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, serta unsur Kepolisian.

Aturan ini diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan PSBB, serta diharapkan dapat mendorong kedisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol pencegahan penyebaran COVID-19, agar pandemi segera berakhir.

Foto: dok. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung