Jakarta – Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan kegiatan berpergian keluar masuk Provinsi DKI Jakarta, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mencegah dan menangkal penyebaran COVID-19, baik di dalam maupun di luar Provinsi DKI Jakarta yang dapat berpotensi menimbulkan kasus baru penyebaran COVID-19, dan menjadi landasan hukum bagi petugas di lapangan untuk melakukan pembatasan kegiatan berpergian masuk atau keluar Jakarta.

Peraturan ini berlaku selama masa penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Pada Pasal 5 Pergub 47 Tahun 2020 mengatur pengecualian pembatasan kegiatan berpergian keluar masuk Provinsi DKI Jakarta untuk unsur tertentu, diantaranya Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Anggota TNI atau Kepolisian, Pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan, Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat, dan setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki surat izin keluar/masuk (SIKM).

Bagi orang yang berasal dari Jabodetabek dengan kategori orang karena tugas dan pekerjaannya atau alasan darurat melakukan berpergian keluar Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki SIKM, dan sebaliknya bagi orang yang berasal dari luar jabodetabek dan atau orang yang memiliki KTP Elektronik DKI Jakarta namun berdomisili di luar Jabodetabek,  karena tugas dan pekerjaannya atau alasan darurat melakukan berpergian masuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki SIKM, dengan mengajukan formulir permohonan secara daring melalui corona.jakarta.go.id dan melengkapi persyaratan lainnya. Apabila permohonan dinyatakan lengkap, maka PTSP akan menerbitkan SIKM dalam bentuk QR-Code.

Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pergub ini maka akan dikenakan tindakan sebagai berikut:

  1. Jika berasal dari Jabodetabek diarahkan untuk kembali ke rumah/tempat tinggalnya
  2. Jika berasal dari luar Jabodetabek diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya atau dikarantina selama 14 hari
  3. dikenakan denda administratif serta penderekan bagi penyelenggara transportasi darat.

Dengan adanya pergub ini maka seluruh penduduk di DKI Jakarta tidak diizinkan berpergian keluar kawasan Jabodetabek, selain beberapa sektor yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung