Jakarta – (7/8) Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Sosialisasi Virtual kepada 34 Kelurahan yang diusulkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2020. Materi sosialisasi “Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum”. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sebagai upaya untuk membangun dan mewujudkan masyarakat berbudaya hukum, dan sekaligus menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum.

Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memberikan arahan terkait perubahan kriteria penilaian dan mekanisme verifikasi penilaian pembentukan kelurahan sadar hukum kepada 34 Kelurahan yang telah diusulkan Walikota kota administrasi untuk mendapat predikat sebagai Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2020.

Sosialisasi dilakukan secara virtual karena saat ini masih dalam masa PSBB Transisi, serta untuk menghindari potensi resiko penularan COVID-19.

Pelaksanaan sosialisasi virtual berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 3 s.d 6 Agustus 2020, yang dilaksanakan di tingkat wilayah kota administrasi.

Dari 267 Kelurahan Pemprov DKI Jakarta sampai dengan tahun 2019 sebanyak 233 Kelurahan telah ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum melalui Keputusan Gubernur, dan sebanyak 34 Kelurahan yang diusulkan pada tahun ini adalah: Kelurahan Gambir, Kelurahan Gelora, Kelurahan Kartini, Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Duri Utara, Kelurahan Jembatan Lima, Kelurahan Joglo, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Pekojan, Kelurahan Tangki, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Ciganjur, Kelurahan Cilandak Timur, Kelurahan Gandaria Utara, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Jati Padang, Kelurahan Lenteng Agung, Kelurahan Petogogan, Kelurahan Petukangan Selatan, Kelurahan Petukangan Utara, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Jatinegara, Kelurahan Penggilingan, Kelurahan Pulo Gebang, Kelurahan Setu, Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Semper Timur.

Untuk memperoleh predikat sebagai kelurahan sadar hukum, harus memenuhi beberapa indikator penilaian yang tercantum dalam kuesioner indeks kelurahan sadar hukum, yang meliputi 4 (empat) dimensi, yaitu: dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi. Bobot prosentase penilaian dimensi implementasi hukum sebesar 40%, sedangkan 3 (tiga) dimensi lainnya masing-masing 20%. Hasil penjumlahan prosentase penilaian akan menghasilkan kategori kelurahan yang memiliki kesadaran hukum “Tinggi, Cukup dan Rendah”.

Kegiatan sosialisasi virtual Mekanisme Penilaian Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2020 diikuti sebanyak 60 (enam puluh) orang peserta yang terdiri dari: Unsur Kelurahan yang diusulkan, Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi, Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, dan Para JFT Penyuluh Hukum BPHN RI.

Narasumber sosialisasi, yaitu para JFT Ahli Madya BPHN RI dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Moderator Kepala Subagian Pengundangan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung