Jakarta –  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menang di Tingkat Kasasi terkait gugatan yang diajukan PT. Manggala Krida Yudha pengembang reklamasi Pulau M, dalam putusan bernomor 278 K/TUN/2020 sebagaimana tecantum dalam sistem infomasi kepaniteraan Mahkamah Agung.

Kasasi diajukan Penggugat pada 13 Februari 2020 dan diputus Mahkamah Agung pada 14 Agustus 2020.

Objek sengketa yang digugat adalah Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1040/-1.794.2 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Manggala Krida Yudha.

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Hukum Gubernur DKI Jakarta sebagai pihak Tergugat, menyatakan bahwa pencabutan Surat Gubernur Nomor 1283/-1.794.2 yang dilakukan telah sesuai dengan syarat dicabutnya suatu KTUN berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“Perpres 122/2012”).

PT Manggala Krida Yudha memperoleh persetujuan prinsip reklamasi atas Proyek Reklamasi Pantai Utara "Pulau M” dengan jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1283/-1.794.2 dan berakhir pada tanggal 21 September 2013, pada 13 September 2013 PT Manggala Krida Yudha mengajukan surat permohonan perpanjangan masa berlaku persetujuan izin prinsip reklamasi Pulau M tetapi permohonan tidak menghasilkan izin perpanjangan sebagaimana yang dimohonkan.

Sebelumnya gugatan ini telah dimenangkan Pemprov DKI di Tingkat PTUN. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2019/PTUN-JKT yang amarnya menolak gugatan PT Manggala Krida Yudha sebagai penggugat untuk seluruhnya,  putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada selasa, 17 September 2019, yang selanjutnya dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 22 Januari 2020.

 

Foto: Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung