Jakarta - 5 Wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta kembali Meraih Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Menteri Hukum dan HAM pada Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-72 Tahun 2020. Pemberian penghargaan ini dilakukan bersamaan dengan Kegiatan Puncak pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2020 di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tema internasional Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2020 ini “Recover Better Stand Up For Human Rights”, mengingat pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi oleh seluruh negeri (dunia) melalui peringatan hari HAM sedunia ini menjadi momentum bagi kita untuk bersama mendorong pemulihan yang lebih baik, dan memastikan tetap terlaksananya HAM dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta Jajaran Kabinet Indonesia Maju yang turut hadir secara virtual. Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM diselenggarakan secara virtual, para Walikota dan Bupati mengikuti acara di tempat masing-masing.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Bapak Gubernur DKI Jakarta, dalam sambutannya menyampaikan “Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya warganya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Atas dasar mandat tersebut pula pemerintah dapat menggunakan kewenangan, dan menggalang seluruh sumber daya untuk pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, dan secara khusus di DKI Jakarta.”

“Bagaimana pun hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, mengenai Program Kabupaten/Kota Peduli HAM tentunya harus menjadi kebanggaan kita semua. Saya memberikan apresiasi atas capaiannya, terlebih jika memperoleh penghargaan terbaik dalam program ini. Sedangkan untuk yang belum mencapai hasil maksimal, barangkali perlu melakukan evaluasi agar di masa penilaian tahun selanjutnya hasilnya bisa lebih maksimal”, tambahnya.

Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2019 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.HA.04.03 Tahun 2020, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi syarat kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM dan mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan data dukung penilaian Tahun 2019. 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2019 dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai Pemerintah Provinsi Yang Membina dan Membangun Sebagian Besar atau Seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Penilaian Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, bahwa terdapat 7 (tujuh) hak yang harus dipenuhi, yaitu: hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan yang diukur berdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik Kabupaten dan Kota yang dapat mempertahankan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM penilaian Tahun 2020.

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung