Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta menjadi narasumber dalam kegiatan Obrolan Peneliti (OPini) dengan Tema “Implementasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Mediasi” yang diselenggarakan secara virtual oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam rangka menyebarluaskan hasil penelitian hukum dan HAM dan merupakan rangkaian kegiatan OPini yang diadakan di 33 Kanwil Kemenkumham se Indonesia. Peserta berjumlah sekitar 750 orang yang terdiri dari unsur UPT Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, serta Bagian Hukum Sekretariat Kota di 5 Wilayah dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kegiatan ini membawa Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta meraih piagam penghargaan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai terbaik pertama penyelenggara sosialisasi hasil penelitian melalui OPini (Obrolan Peneliti) yang disampaikan dalam gelaran The 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICHLR).

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Bapak Wahyu Abdillah Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memaparkan materi tentang “Dinamika Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Pemprov DKI Jakarta”. “Harmonisasi Raperda merupakan sebuah tantangan yang cukup berat bagi Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, karena semua peraturan dibuat di tingkat Provinsi, dan saat ini kita selalu dihadapkan pada peraturan yang belum mengakomodir DKI Jakarta yang bersifat khusus, sehingga harus mengharmonisasi sampai 5 layer peraturan sesuai dengan hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” ungkap wahyu.

Selain itu, memaparkan seputar mekanisme penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) secara elektronik melalui aplikasi e-Pergub, dan reformasi regulasi melalui Deregulasi Produk Hukum Daerah.

“Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diawali dengan perumusan Konsepsi Ranperda yang memuat latar belakang, tujuan penyusunan dan alasan-alasan perlunya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Selain itu, menetapkan sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan Perda. Dengan adanya konsepsi dalam Propemperda materi muatan dalam Ranperda akan mudah dipahami, mendeteksi dini permasalahan yang akan dihadapi, dan sekaligus melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Ranperda yang berpotensi bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dapat terdeteksi sejak dini,” jelas wahyu.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan penyusunan Pergub secara elektronik melalui aplikasi e-Pergub. Aplikasi e-Pergub dibentuk untuk mendukung dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan sebagai langkah Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan akselerasi dalam proses penyusunan Pergub, sehingga prosesnya lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan Reformasi Regulasi sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk melakukan deregulasi produk hukum daerah, memangkas dan menata regulasi yang over regulated (kuantitas regulasi yang berlebihan) dan disharmoni. Dalam pelaksanaan tersebut Pemprov DKI Jakarta menjadikan program Deregulasi Produk Hukum Daerah sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Bidang Hukum sesuai Pergub Nomor 68 Tahun 2018. KSD Tahun 2021 Bidang Hukum melakukan Deregulasi/Penataan Produk Hukum Daerah, antara lain:

1.  Penyusunan produk hukum hasil inventarisasi dan evaluasi bidang perizinan, penataan ruang dan investasi

2.  Penyesuaian produk hukum hasil inventarisasi dan evaluasi bidang perizinan, penataan ruang dan investasi

3.   Evaluasi produk hukum daerah bidang perizinan, penataan ruang dan investasi berdasarkan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja

4.  Harmonisasi produk hukum hasil inventarisasi dan evaluasi bidang perizinan, penataan ruang dan investasi

5.    Inventarisasi dan evaluasi produk hukum daerah bidang perekonomian sub. bidang ketenagakerjaan

 

Melalui Reformasi Regulasi, Pemprov DKI Jakarta dapat mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib dan menciptakan rasa keadilan, keberpihakan dan kepastian hukum untuk semua aspek masyarakat.

 

 

 

 

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung