Jakarta, (17/09) - Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Direktorat Diseminasinasi dan Penguatan HAM Kemenkumham RI, Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan lapangan ke 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk sebagai percontohan pelayanan publik berbasis HAM di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yaitu: Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Unit Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kunjungan lapangan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15 – 17 September 2021.

Berdasarkan Keputusan Dirjen HAM Nomor: HAM-09.HA.03.07 Tahun 2021 Pemprov DKI Jakarta ditunjuk sebagai salah satu pemerintah daerah yang menjadi percontohan pelayanan publik berbasis HAM. Pelayanan publik berbasis HAM merupakan kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan. Terdapat 16 (enam belas) rancangan indikator yang diusulkan menjadi standar pelayanan publik berbasis HAM yang ramah kepada 4 (empat) kelompok rentan yang menjadi sasaran pelayanan publik berbasis HAM, yaitu: anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas.

Direkur Diseminasi dan Penguatan HAM, Sri Kurniati Handayani Pane menyampaikan “Sejak reformasi birokrasi digulirkan, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variable yang menjadi ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), selain itu dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh keadilan, yang artinya semua warga negara memiliki hak yang sama dalam sebuah penyelenggaraan negara dan diantaranya untuk memperoleh dan memiliki akses yang sama pada penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini yang melatarbelakangi inisiasi pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM)”.

“Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi Kemenkumham RI, khususnya Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM atas inisiasi P2HAM di UPT Pemerintah Daerah, kami akan mendukung setiap upaya untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM. Pemprov DKI Jakarta juga sudah memiliki standarisasi ruangan pelayanan publik yang diatur dalam Pergub Nomor 64 Tahun 2008, diantaranya mengatur aksesibilitas bagi kelompok penyandang disabilitas”, ungkap ismiyatun.

Agenda kunjungan lapangan di 3 (tiga) UPT percontohan pelayanan publik berbasis HAM, selain untuk melihat kondisi sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan, juga untuk menyamakan persepsi dan menyepakati rancangan indikator pelayanan, yang selanjutnya akan direkomendasikan menjadi standar pelayanan publik berbasis HAM yang akan dipedomani dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di seluruh Indonesia.

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung