Jakarta – Senin, 20 Desember 2021

Dalam rangka memberikan pemahaman terkait mekanisme dan teknis pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi Pengisian Pelaporan Pengelolaan JDIH kepada Pegawai di lingkungan Bagian Pembinaan HAM, Publikasi dan Dokumentasi Hukum yang diselenggarakan secara virtual.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari BPHN RI sebagai pusat JDIH Nasional, Bapak Yasmon selaku Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum, dalam arahannya menyampaikan "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai wujud basis data regulasi yang terintegrasi secara nasional, saat ini sebanyak 1191 (seribu seratus sembilan puluh satu) yang terdiri dari Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga/Badan telah memiliki portal JDIH dan sebanyak 1173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) yang telah terintegrasi dengan portal JDIH Nasional termasuk diantaranya JDIH Pemprov DKI Jakarta. BPHN RI memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan evaluasi anggota JDIH, oleh karena itu sosialisasi ini sekaligus sebagai bentuk koordinasi BPHN RI kepada Anggota JDIH di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.”, jelasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi “Standar Pengelolaan Dokumen & Informasi Hukum” oleh Ibu Emalia Suwartika Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum, dan dilanjutkan diskusi tanya jawab yang dipandu oleh Ibu Dwi Fitriyanti Agustina Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung