Jakarta – Dalam menindaklanjuti penyetaraan jabatan administrasi dan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional sebagai penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang diselenggarakan secara virtual, pada selasa 25 Januari 2022.

Dalam sambutannya Kepala Bagian Pembinaan HAM, Publikasi dan Dokumentasi Hukum menyampaikan “Sekitar 600 jabatan administrasi dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional, dan diantaranya disetarakan ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai penyuluh hukum dari BPHN, Kemenkumham RI selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum”.

Focus Group Discussion (FGD) menghadirkan narasumber Bapak Hasanudin, S.H., M.H., Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN Kemenkumham RI, dengan memaparkan materi tentang Urgensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dalam Menumbuhkan Budaya Hukum Masyarakat.

Dalam paparannya menyampaikan bahwa, “Penyuluhan hukum merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Terdapat 29 (dua puluh sembilan) kompetensi dalam pelaksanaan tugas sebagai penyuluh hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) unit: unit kompetensi dasar, unit kompetensi inti, dan unit kompetensi khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Peserta FGD dihadiri perwakilan dari: unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, unsur Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta, unsur BPSDM Provinsi DKI Jakarta, unsur Bagian Hukum di 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, serta para ASN di Lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung