Jakarta – Jumat, 28 Januari Biro Hukum melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan yang diselenggarakan secara virtual. Rapat ini berkenaan dengan telah ditetapkannya usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan  masuk dalam Propemperda Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021.

Rapat dipimpin oleh Bapak Nur Fadjar Kabag Peraturan Perundang-undangan dalam sambutannya menyampaikan, “Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan diharapkan menjadi regulasi yang menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan aman, menjamin stabilitas ketersediaan pangan pokok dan strategis, memastikan kelancaran logistik dan distribusi pangan, menciptakan kondisi kondusif bagi usaha, dan mendorong terpenuhinya kecukupan gizi masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, serta pengaturan tentang dana abadi pangan sebagaimana usulan yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinis DKI Jakarta sebagai Perangkat Daerah Pemrakarsa”.

 

 "Rapat ini merupakan rapat perdana untuk membahas penyelarasan naskah akademik sesuai dengan sistematika berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan harmonisasi draft Raperda sesuai dengan naskah akademik dan ruang lingkup pengaturan Raperda yang telah ditetapkan DPRD. Selanjutnya, akan diikuti dengan rapat lanjutan dalam rangka pengharmonisasian untuk persiapan penyampaian rancangan ini kepada  DPRD dengan target penyampaian pada triwulan ke-2 (dua)”, sambungnya.

 

Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan daerah, maka penyusunan Naskah Akademik dengan benar dan tepat akan menghasilkan peraturan daerah yang selaras dengan kebutuhan dan memberikan dampak kemajuan terhadap masyarakat dibidang pangan.

 

Rapat dihadiri oleh unsur Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, dan Bapak Miftah Farid Hanggawan (Tenaga Ahli).

 

 

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung