Jakarta, Rabu (23/2) Biro Hukum menjadi pembicara dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta @kanwilkumhamdki yang dihadiri peserta dari unsur BPHN RI, Sekwan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Bagian Hukum di 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Kegiatan ini dalam rangka bimbingan teknis terhadap pengelola JDIH di wilayah dalam hal peningkatan kualitas data, pelaporan, serta e–Report yang dilaporkan setiap tahunnya. Biro Hukum sebagai pembina JDIH di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili Kepala Bagian Pembinaan HAM, Publikasi dan Dokumentasi Hukum memaparkan materi “Pembinaan Pengelolaan JDIH di Provinsi DKI Jakarta”.

Saat ini, Provinsi DKI Jakarta memiliki 8 Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yaitu: JDIH Provinsi DKI Jakarta, JDIH di 5 Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, serta JDIH Sekwan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Seluruh anggota JDIH Provinsi DKI Jakarta telah terintegrasi dengan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), yang mana pada kegiatan ini sekaligus penyerahan Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Sekwan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai Anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN di tahun 2020.

Dengan terintegrasinya sistem JDIH di Provinsi DKI Jakarta dengan JDIHN, diharapkan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk mencari dan mendapatkan Produk Hukum DKI Jakarta dengan mudah, cepat dan terpercaya.

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung