Jakarta (24/3) – Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan FGD membahas tentang Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan secara virtual dan dihadiri oleh perwakilan dari Anggota JDIH di Tingkat Kabupaten/Kota, Bagian Peraturan Perundang-undangan, serta BPHN selaku Pusat JDIHN.

FGD dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan HAM, Publikasi dan Dokumentasi Hukum dalam sambutannya menyampaikan bahwa, saat ini dasar hukum JDIH Provinsi DKI Jakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Nomor 174 Tahun 2002, namun seiring pengembangan JDIH Provinsi DKI Jakarta dan untuk menyesuaikan dengan standar pengelolaan JDIH berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, perlu dilakukan perubahan. Diharapkan melalui FGD ini dapat memperoleh masukan dari Ibu Emalia Suwartika (narasumber) dan anggota JDIH Kabupaten/Kota sehingga dapat menyempurnakan Rapergub JDIH.

Dalam paparannya Ibu Emalia Suwartika Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum BPHN RI,  menyampaikan bahwa tidak ada ketentuan baku yang mengatur bentuk produk hukum sebagai dasar hukum JDIH, penentuan bentuk produk hukum disesuaikan dengan materi muatan yang akan diatur dengan memperhatikan amanat dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 dan Kebijakan JDIH Pusat, serta kebutuhan pengaturan di Provinsi DKI Jakarta dengan  berpedoman pada standar pengelolaan JDIH.

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung