Jakarta – (13/4) Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan FGD Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dalam Produk Hukum Daerah yang diselenggarakan secara virtual. Sejak ditetapkannya PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, agenda 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi menjadi fokus pembangunan diantaranya adalah Deregulasi/Penataan Kebijakan, melakukan penyederhanaan peraturan yang dinilai menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Indeks Kualitas Kebijakan diadopsi sebagai salah satu indikator dalam pengukuran capaian deregulas/penataan kebijakan.

 

“Sejak tahun 2021 Biro Hukum ditunjuk menjadi Admin Instansi dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi DKI Jakarta, dan mulai tahun 2022 IKK menjadi salah satu target dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, pelaksanaan FGD dalam rangka memperoleh pendampingan dari LAN RI untuk memberikan pemahaman tentang pengukuran IKK kepada Perangkat Daerah”.

 

Focus Group Discussion (FGD) menghadirkan narasumber Bapak Aldhino Niki Mancer, S.IP. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kebijakan Pembinaan Lembaga Administrasi Negara, dengan materi tentang Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dan Komponen Penilaian dari Indeks Kuaitas Kebijakan.

 

Dalam paparannya disampaikan bahwa, “Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dikembangkan sejak tahun 2016 yang ditekankan untuk menilai kondisi terkait dengan proses penyusunan kebijakan, dan bagaimana mengelola proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri sampai dengan pemanfaatan kebijakan yang disusun. Tujuan dari IKK untuk mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu, dalam framework IKK ditemukan irisan pokok yang menjadi baseline atau standar minimal dalam setiap penyusunan kebijakan yang dibagi ke dalam dua elemen besar yaitu: Perencanaan Kebijakan dan Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan. Perencanaan kebijakan terdiri dari agenda setting dan formulasi kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan terdiri dari implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan”.

 

FGD dipandu oleh Ibu Dwi Fitriyanti Agustina Kasubbag Tata Usaha sebagai Moderator, dan dihadiri peserta dari perwakilan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta para ASN di Lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.

 

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung