Jakarta – Biro Hukum melaksanakan Sosialisasi Pengenalan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM kepada Anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan secara virtual pada senin 6 Juni 2022.

Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan melalui SK Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Nomor: W10.HA.02.06-91 Tahun 2021 pada tanggal 20 Mei 2021, dan dikukuhkan oleh Direktur Jenderal HAM pada 30 Mei 2022. Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dibentuk sebagai lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM, yang terbagi kedalam 5 (lima) Kelompok Kerja, yaitu:

1. Kelompok Kerja I : Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Kapasitas dari Semua Pemangku Kepentingan tentang Bisnis dan HAM

2.  Kelompok Kerja II : Pengembangan Regulasi atau Kebijakan yang Mendukung Penghormatan HAM

3.  Kelompok Kerja III : Pemulihan Akses Pelanggaran HAM karena Kegiatan Usaha

4.  Kelompok Kerja IV : Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha untuk Menghormati HAM

5. Kelompok Kerja V : Monitoring dan Evaluasi Implementasi Bisnis dan HAM Daerah

 

Materi yang dipaparkan dalam sosialisasi yaitu: Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA) yang disampaikan oleh Ibu Hajerati, SH, MH Direktur Kerja Sama HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang disampaikan oleh Ibu Lusia Wahyuniati, S.Sos., M.Si Kasubid Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Diharapkan dengan dibentuknya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta menjadi ruang kolaborasi untuk bersinergi dalam memajukan implementasi prinsip bisnis dan HAM.

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung