Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  merujuk pada regulasi tata kelola seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Dalam  pelaksanaan tata  kelola  Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip utama  seperti  partisipasi, penegakan  hukum , transparasi , responvitas dan  akuntabilitas.

 Sebagai   wujud    tata kelola  yang baik , Biro  Hukum menerima  Pendampingan Wawancara Penelitian Thesis dengan judul “Analisis Kinerja Good Govermance Pejabat Gubernur DKI Jakarta Periode 2022-Februari 2024”  sebagai     sinergi  keterbukaan   informasi dan peningkatan   pemahaman   tata kelola pemerintahan  sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

 Penelitian  sebagai alat ukur independen  sejauhmana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas telah berjalan dan  dapat memberikan  rekomendasi , mereformasi   birokrasi serta  kebijakan  regulasi  terbaru.