Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum sesuai Peraturan

Gubernur Nomor 150 Tahun 2019

 

Biro Hukum mempunyai tugas

 

Melaksanakan perumusan,pemantauan dan evaluasi kebijakan tertian penyusunan produk hukum daerah, pelayanan hukum  bantuan hukum. pubilkasi dan dokumetasi hukum dan pembinaan hak  asasi manusia,penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, pengoordinasian  pengharmonisasian , pemantapan, pembulatan,konsepsi rancangan produk hukum daerah, evaluasi, pengkajian, pengundangan produk hukum daerah, dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan, pengoordinasian   dan pelaksanaan pelayanan hukum,

pengoordisian dan pelaksanaan bantuan hukum.

 

Dalam melaksanakan  tugas, Biro Hukum menyelenggarakan  fungsi:

a. penyusunan Rencana Strategis. Rencana Rerja, Rencana

Kerja dan Anggaran Sekretartat Daerah sesuai  lingkup tugas

dan fungsinya:

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglcup tugas dan

fungsinya;

c.  pelaksanaan perumusan pemantauan dan  evaluasi

kebijakan dan  penyusunan produk hukum daerah,

pelayanan hukum. bantuan hukum daan pembinaan hak

asas manusia:

d. pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik  Rancangan

Peraturan Daerah, pengoordinasian  pengharmonisasian,

pemantapan dan pembulatan konsepsi rancangan produk

hukum daerah

e.  pelaksanaan evaluasi dan pengkajian produk hukum

daerah:

f. pelaksanaan pelayanan perkara non litigasi;

g. pelaksanaan bantuan hukum perkara Ittigasi.

h. pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah dan

Peraturan Gubemur, publikast. sostalisast, dokumentasi

pengelolaan kearsipan peraturan daerah dan peraturan

gubernur dan pengelolaan sistem intormasi Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum:

I. pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan  Hak Asasi Manusia

j. pelaksanaan kesekretariatan Biro Hukum

k.  Perumusan proses bisnis  standar dan prosedur Biro Hukum

I. pelaksanaan pengelolaan data dan  Informasi Biro Hukum

 

J . pelaporan clan pertanggcmglawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi  Biro Hukum :dan

K. pelaksanaan tugas dan fungsi  kedinasan lain yang

diberikan oleh Gubemur,  Sekretaris Daerah dan/atau Asisten

 

Susunan Organisasi  Biro Hukum, terdiri atas:

a.   Bagian  Peraturan Perundang-undangan, terdiri  atas

     1.  Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang

          Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

      2. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang

Perekonomian dan  Keuangan ; dan

      3.  Subbagian  Peraturan Perundang-undangan Bidang

Pembangunan  dan Lingkungan Hidup

 

b.    Bagian Pelayanan Hukum, terdiri  atas:

1. Subbagian  Pelayanan Hukum 1;

2. Subbagian Pelayanan Hukum  II dan

3. Subbaglan Pelayanan Hukum III

 

C. Bagian Bantuan Hukum, terdiri  atas:

1.  Subbagian Bantuan Hukum I

2.  Subbagian Bantuan Hukum II

3.   Subbagian  Bantuan Hukum III

 

d. Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan

Dokumentasi Hukum, terdiri  atas:

1. Subbagian  Pengundangan dan Dokumentasi Hukum;

2. Subbagian Pembinaan HAM dan Publikasi Hukum dan

3. Subbagian Tata Usaha.

 

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

    1 Jabatan Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan

    2 Jabatan Fungsional Arsiparis

    3 Jabatan Fungsional Analis Hukum

Cari Produk Hukum

Jejak Pendapat

Total Pengunjung