Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum sesuai Peraturan Gubernur Nomor 250 tahun 2016
Tugas Pokok Biro Hukum
Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
harmonisasi, penelitian dan pengembangan, pengundangan
produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi peraturan
perundang-undangan, pemberian pertimbangan, bantuan,
pelayanan hukum, kerjasama serta hak asasi manusia.
Fungsi Biro Hukum
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Hukum,
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Hukum;
c. penyiapan, penyusunan, penyelarasan, harmonisasi dan
pengundangan peraturan perundang-undangan daerah;
d. pemberian pertimbangan, bantuan dan/ atau
pendampingan hukum kepada pimpinan, Perangkat
Daerah dan pegawai daerah;
e. penanganan sengketa hukum antara pemerintah daerah
dengan pihak lain;
f. perlindungan hak asasi manusia;
g. penelitian dan pengembangan hukum serta evaluasi
peraturan perundang-undangan daerah;
h. pemberian pertimbangan hukum terhadap proses kerja
sama;
i. pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
pengundangan dan publikasi peraturan perundang-
undangan daerah;
k. penyelenggaraan kepustakaan hukum;
1. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro
Hukum;
m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro
Hukum;
n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Hukum;
dan
o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Hukum.
