Biro Hukum mengadakan FGD dengan tema “Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Usaha/Pihak Ketiga Dalam Penyediaan Infrastruktur” yang diselenggarakan di Grha Ali Sadikin Balai Kota pada hari Senin, 26 Februari 2024.

Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Sigit Pratama Yudha Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dalam sambutannya menyampaikan, "status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang akan berakhir dan pindah ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Jakarta didesain dan diproyeksikan menjadi Kota Global yang memiliki perananan sebagai pusat perekonomian, perdagangan, layanan jasa dan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis dengan skala nasional maupun global, sehingga perlu terobosan dan percepatan untuk penyempurnaan dalam penyediaan dan penyiapan teknologi dan infrastruktur yang tidak terpaku pada skema pengadaan barang dan jasa, FGD diharapkan dapat memberikan pencerahan dan masukan dalam mempersiapkan hal tersebut".

FGD dihadiri narasumber Bapak Drs. Bimo Aryo Tedjo, M.Si (Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antar Daerah, dan Pelayanan Umum, Kemendagri) dan  Ibu Novie Andriani (Perencana Ahi madya dan Koordinator Pembiayaan Investasi Non Anggaran, Bappenas), serta dihadiri perwakilan dari Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.