Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Gelar Koordinasi dengan Wali Kota Jakarta Barat Guna Bahas Paralegal Justice Award 2025 dan Perkenalan Organisasi Bantuan Hukum Periode 2025-2027
Sosialisasi PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Dalam Mendorong Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan Pemenuhan, Penegakkan dan Pemajuan HAM (P5HAM) Menuju Indonesia Emas 2045
Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Bersama Dengan BNN Provinsi DKI Jakarta dan Polres Metro Jakarta Pusat Bekerja sama Menggelar Penyuluhan Hukum di Sekolah-sekolah
ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN UNTUK PERMUKIMAN BERBASIS ANCAMAN BENCANA DI PULAU-PULAU KECIL (Studi Kasus di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
PERUBAHAN KEBIJAKAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZP3K) SERTA DAMPAKNYA PADA KELOMPOK NELAYAN PULAU PARI, KEPULAUAN SERIBU SELATAN, KEPULAUAN SERIBU
ANALISIS PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT (Studi Kasus: Sistem Zonasi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKpS) pada Masyarakat Kepulauan Seribu Utara, Provinsi DKI Jakarta)
Penyuluhan Hukum Serentak 2 Agustus 2023 Dalam Rangka Hari Dharma Kawyadhika Ke-78 Tahun 2023 Mengusung Tema "Arah Baru Pidana Indonesia(UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP)"
Undang-Undang Perseroan Terbatas baru Memberi Panduan Baru Pada Bentuk Perusahaan. AD/ART Perseroan Haruse Segera Dirombak sampai Agustus tahun ini. Asband Mendukung Prinsip good corporate governance dalam aturan baru ini
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Bagi 60 Siswa dan 10 Guru di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023
GIRIK POSITION AS EVIDENCE OF OWNERSHIP OF LAND IN THE ASSET DISPUTE OF THE GOVERNMENT OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA (Case Study of the Srengseng Kebon Bibit Land Assets Dispute, Kembangan District, West Jakarta)
