Gubernur Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta  yang diwakili  oleh Kepala  Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  Sigit  Pratama Yudha, S.H , M.H  menerima penghargaan sebagai Instansi Pemerintah  dengan nilai Indeks Kualitas Kebijakan kualifikasi unggul  yang diserahkan di Surabaya   oleh    Kepala       Lembaga Administrasi  Negara    Dr. Muhammad Taufiq, DEA.

Penilaian Indeks  Kualitas Kebijakan   dilakukan sebagai  upaya instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah, yang mengevaluasi proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan, serta transparansi dan partisipasi publik.  Pemrov DKI   mengirimkan   3  Kebijakan   Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta    yang  diundangkan Tahun 2022  berupa 

Kebijakan subsidi layanan angkutan umum (Pergub Nomor  46  Tahun 2022) , kebijakan  Perlindungan  Sosial   (Pergub  nomor  44  Tahun  2022)   dan Kebijakan tingkat Kecamatan Administrasi  (Pergub  Nomor 22 Tahun 2022) 

Pengukuran  Indeks Kualitas Kebijakan mengacu  pada  dimensi Perencanaan dan Implementasi,   evaluasi dan keberlanjutan dan Transparansi  dan  partisipasi . Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta  akan terus berusaha   membangun , melaksanakan dan mengembangkan    kebijakan   yang  berkelanjutaan  dan  berdampak    serta memberikan    kesejahteraan   bagi  masyarakat Jakarta.

perolehan   Penghargaan ini memacu  para pemngku kepentingan ,   analis kebijakan dan penyusun  produk hukum daerah untuk terus bersinergi  serta menumbuhkan kebijakan  yang  terbaik bagi  pembangunan   Jakarta .

Indeks Kualitas Kebijakan  tidak hanya sekedar pengukuran namun pencapaian atas    kebijakan yang lebih berkualitas, efektif, dan responsif  serta  akuntabilitas yang berdampak nyata.